Warung: Indonesian Last Mile Operation Arm

Saya menulis post  ini sebagai pengalihan penat mengerjakan proyek akhir studi S2, jadi mohon maaf apabila penulisannya tidak terstruktur. Selain itu, tulisan ini hanya mencoba menumpahkan rasa kangen dengan Indonesia. Hal lain yang unik tentang Indonesia, selain Indomie goreng jumbo dan nasi goreng pengkolan, adalah warung. Ya, saya kangen warung!

Proyek S2 saya berkaitan dengan rantai pasok obat – obatan atau pharmaceutical supply chain. Hal yang menarik dari pharmaceutical industry adalah potensi perkembangannya di dunia karena fenomena ageing population dan di Indonesia karena fenomena social security system seperti BPJS Kesehatan. Di dunia, sekitar 8% populasi berumur diatas 65 tahun, rasio ini terus meningkat terutama di negara – negara barat. Hal ini menandakan kebutuhan akan obat – obatan, baik itu untuk pengobatan maupun suplemen di masa tua, terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna. Dari sisi Indonesia, BPJS kesehatan meningkatkan akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan, dan pada akhirnya obat – obatan. Dengan demikian, daya beli terhadap produk farmasi akan meningkat karena tercover BPJS. Ujungnya, permintaan akan meningkat, penjualan meningkat. Bahkan, pharmaceutical industry Indonesia diprediksi akan tumbuh sebesar 16% per tahun hingga 5 tahun kedepan, hampir 2 kali lipat dari prediksi pertumbuhannya di level dunia yang hanya mencapai 9% per tahun. Benar, sepertinya ada peluang, apakah kita harus segera beli saham perusahaan farmasi? (disclose: bukan anjuran karena sampai saat ini saya sendiri belum pegang saham farmasi).

Ada yang unik dari pharmaceutical supply chain  di Indonesia. Pada umumnya, rantai distribusi produk ini adalah dari supplier bahan dasar, manufaktur, pedagang besar farmasi, lalu ke retailer seperti apotik, rumah sakit dan supermarket sebagai titik temu dengan konsumer. Namun di Indonesia, warung menjadi titik terakhir distribusi sebelum menuju ke konsumen. Warung menjadi last operation arm untuk menjangkau wilayah – wilayah terpencil Indonesia yang tidak tersentuh model retail modern. Konsep warung berhasil menjadi jembatan distribusi obat – obatan ritel. Kalau tidak ada warung, mungkin para penduduk Indonesia di pelosok negeri tidak akan kenal decolge*, konidi*, atau mixagri*.

Sebenarnya ini juga berlaku bagi produk lain seperti sabun, makanan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, warung menjadi menarik apabila dilihat dari kacamata pharmaceutical industry, terutama dilihat dari karakter produk farmasi yang memiliki syarat penyimpanan dan masa kadaluarsa. Mayoritas produk harus disimpan dalam suhu tertentu agar tidak terjadi degradasi bahan aktif. Misalnya, obat A dengan kandungan 100 mg zat B akan menjadi obat A dengan kandungan hanya 10 mg zat B karena kesalahan penyimpanan. Demikian juga dengan masa kadaluarsa yang mencerminkan kepercayaan produsen bahwa bahan aktifnya akan bertahan hingga tanggal tersebut, setelah tanggal tersebut mungkin sudah menjadi dibawah standar yang disampaikan di label. Disinilah muncul permasalahan bagi warung, dimana mayoritas tidak dilengkapi dengan media penyimpanan memadai. Bahkan, warung di Indonesia merupakan bentuk distribusi yang tidak teregulasi dengan baik. Padahal jumlahnya sangat banyak, mendekati 2.5 juta unit. Fakta menariknya, populasi warung (traditional merchant) di Indonesia merupakan yang terbesar kedua setelah India.

Permasalahan kedua, warung menjadi bagian yang tidak terintegrasi dalam supply chain. Mereka tidak terlihat dalam pemetaan rantai pasokan secara integral. Para pedagang tersebut disatu sisi menjadi konsumen dengan membeli obat – obatan dari supermarket, di sisi berikutnya menjadi retailer dengan menjual kembali barang – barang tersebut kepada masyarakat. Mereka tidak akan pernah tercatat sebagai anggota dalam rantai pasokannya. Berbeda dengan supermarket yang tercatat sebagai konsumen dari distributor, distributor yang tercatat sebagai konsumen dari produsen. Turunannya , bagaimana mengawasi masa kadaluarasa dari produk dan melakukan pengembalian dan pemusnahan terhadap produk tersebut agar tidak terkonsumsi masyarakat? Hal ini sangat mudah dilakukan bagi rantai pasokan resmi. Produsen tinggal memastikan ke distributor apakah ada produk kadaluarsa di gudang, sementara distributor tinggal memastikan ke supermarket, apotik, ataupun rumah sakit apakah ada produk kadaluarsa di rak display. Selanjutnya mereka tinggal berkordinasi untuk pengembalian dan pemusnahannya. Lah, kalau warung?

Dua hal ini memunculkan tema utama dalam pengelolaan warung, yaitu rendahnya supply chain visibility. Ini diartikan sebagai daya pandang rantai pasokan mulai dari produsen hingga konsumen. Umumnya, daya pandang ini berguna untuk menyelaraskan permintaan dan pasokan. Semakin jelas kemampuan pandang jumlah permintaan di pasar, semakin baik perencanaan produksi di level produsen. Semakin jelas daya pandang pasokan seperti kapasitas produksi dan lama pengiriman, semakin baik kita dapat mengantisipasi perubahan permintaan. Namun dalam kasus pharmaceutical supply chain, daya pandang (supply chain visibility) juga menjadi krusial dalam menjadi mutu produk sampai ke konsumen. Warung, dengan segala karakternya, memiliki supply chain visibility yang rendah. Produsen dan pemerintah tidak bisa menjangkau warung, selain karena jumlah dan sebarannya yang luas, tentu juga karena industry ini memang tidak teregulasi dengan baik, tidak teridentifikasi secara formal dalam supply chain. Sebagai contoh, kalaupun ada warung yang sadar pentingnya proses penyimpanan produk, mereka tetap tidak bisa distandarisasi karena tidak terdeteksi dalam tataran regulasi pemerintah. Lagipula, warung adalah industri kecil perorangan yang tentu akan kesulitan modal untuk memenuhi persyaratan penyimpanan obat yang sebenarnya memberi kenuntungan finansial tidak seberapa. Ingat, warung membeli produknya dari rantai pasokan terbawah, harga disini sudah terangkat  karena sudah melalui minimal tiga stages. Lainnya, kalaupun ada warung yang sadar masa kalauarsa, mereka akan kesulitan untuk melakukan pengembalian produk tersebut karena memang tidak ada koneksi langsung ke rantai pasokan hingga level produsen.

Sebagai akibat, banyak kasus obat – obatan substandar karena salah penyimpanan atau melewati masa kadaluarsa di negara berkembang seperti Indonesia. Obat jenis ini terlihat baik – baik saja tetapi sebenarnya memiliki kandungan aktif yang jauh dari standar. Akibatnya, mereka tidak mampu melawan bakteri ataupun virus penyakit. Lebih jauh lagi, bahaya latennya adalah resistensi tubuh manusia terhadap sebuah penyakit, dimana virus atau bakteri pembawanya menjadi kebal. Jika sudah seperti itu, secara ekonomi, negara juga dirugikan karena program jaminan kesehatannya tidak efektif lagi. Sebagai ilustrasi, untuk penyakit A perlu 10 biji pil B. Namun karena pil B substandar, perlu 20 biji pil B untuk melumpuhkan A. Dua kali biaya perlu dikeluarkan. Belum lagi apabila resistensi itu benar terjadi, jumlah obat yang diperlukan tentu lebih banyak. Pada akhirnya dana kesehatan masyarakat juga terus meningkat tetapi tidak efektif meningkatkan kualitas kesehatannya secara signifikan.

Kembali ke warung (traditional merchant), perannya memang sangat signifikan bagi negara berkembang dan kepulauan seperti Indonesia. Warung menjadi poin penting dalam sistem logistik negeri ini, menjadi poin distribusi terujung, menjangkau wilayah terpencil, menjadi last mile operation arm. Perhatian negara terhadap industri ini sangat diperlukan untuk tetap mempertahankan sisi positifnya dan mengelimir sisi negatifnya.

PS: Hal paling positif dari warung adalah mereka selalu ada kapan saja dimana saja, lengkap. Pengalaman saya di Surabaya, mereka bahkan buka 24 jam, lengkap dengan gorengan dan kopi, disertai dengan televisi mungil untuk nonton bola bersama. Yep, ternyata warung juga penting untuk memperkuat tali persaudaraan. Saudara se-bola!